Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H. membuka secara resmi Forum Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2027 di Ruang Laga Feratu, Kamis (12/3/2026).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2027, dengan melibatkan seluruh perangkat daerah serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Bupati Wempi mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memperhatikan berbagai dinamika global yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Menurutnya, situasi geopolitik dunia, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah, dapat berdampak pada stabilitas ekonomi dan kebijakan anggaran pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa kondisi global tersebut bisa mendorong pemerintah untuk melakukan pengetatan terhadap belanja yang tidak prioritas, karena kemungkinan anggaran negara akan lebih difokuskan pada sektor pertahanan dan keamanan.
“Kegiatan yang kita lakukan hari ini sangat strategis, karena kita memikirkan apa yang akan kita rencanakan dan eksekusi bersama pada tahun 2027, yang tentu pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Malinau,” ujar Wempi.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar lebih berhati-hati dalam mengelola perencanaan anggaran serta memastikan setiap program yang dirancang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, memasuki tahun 2027 tantangan pembangunan akan semakin kompleks dan dinamis. Karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya menjalankan program secara rutinitas, tetapi mampu menghadirkan kebijakan dan kegiatan yang berdampak nyata.
“Saya berharap perangkat daerah tidak hanya bekerja secara rutinitas, tetapi mampu menghadirkan program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dalam proses penyusunan RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Malinau juga menghimpun berbagai usulan pembangunan dari sejumlah jalur perencanaan.
Tercatat terdapat 1.241 usulan hasil Musrenbang, 554 usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah terinput dalam SIPD RI per 11 Maret 2026, serta 153 usulan dari pemangku kepentingan yang terdiri dari tokoh masyarakat, dunia usaha, pemuda, perempuan, dan DPRD.
Bupati menegaskan seluruh usulan tersebut harus melalui mekanisme perencanaan yang benar agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, khususnya dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Semua harus melalui mekanisme yang jelas, karena kalau ada tahapan yang terlewati bisa menjadi persoalan bagi kita,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa arah pembangunan Kabupaten Malinau pada tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, pedalaman, maupun kawasan perbatasan.
Selain itu, pembangunan juga akan diarahkan pada penguatan ekonomi lokal melalui digitalisasi UMKM dan hilirisasi produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang memperhatikan ketahanan iklim, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Bupati berharap forum Renja Perangkat Daerah tersebut tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi benar-benar menjadi ruang diskusi konstruktif untuk mempertajam berbagai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat hingga tingkat desa.
“Saya berharap forum ini menjadi ruang diskusi yang produktif untuk menyempurnakan berbagai usulan pembangunan, sehingga apa yang kita rencanakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Malinau,” pungkasnya.
