MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Penurunan anggaran tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malinau. Pemerintah daerah meminta fasilitas kesehatan tetap menjaga mutu layanan, terutama penanganan kesehatan ibu dan anak, melalui evaluasi serta pembenahan yang terukur.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., menegaskan hal tersebut saat membuka Pertemuan Koordinasi Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Penguatan Pelayanan PONED-PONEK di Ruang Laga Feratu, Kamis (1/10/2026).
Menurut Ernes, evaluasi pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada pembahasan dalam rapat koordinasi. Hasil audit harus mampu mengidentifikasi kekurangan pelayanan sekaligus menjadi dasar menentukan langkah perbaikan di fasilitas kesehatan.
Ia mengingatkan, angka kematian ibu dan anak tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai data statistik karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
“Rapat koordinasi ini bukan hanya mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita memperbaiki dan melihat di mana benang kusutnya, khususnya di mana kita harus memperbaiki layanan,” ujarnya.
Ernes meminta Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dokter, dan tenaga kesehatan menyampaikan kondisi faktual pelayanan di lapangan. Kekurangan tenaga medis, fasilitas, maupun kebutuhan lainnya perlu dipetakan agar pemerintah daerah memiliki gambaran mengenai prioritas pembenahan.
Selain kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, ia menyoroti persoalan komunikasi antara petugas medis dengan pasien maupun keluarga. Penjelasan mengenai prosedur pelayanan, observasi di instalasi gawat darurat (IGD), proses rujukan, hingga risiko tindakan medis dinilai perlu disampaikan secara jelas.
Ernes mencontohkan masih adanya keluarga pasien yang belum memahami tujuan dan rentang waktu observasi di IGD sehingga menginginkan pasien segera dipindahkan ke kamar perawatan.
“Kadang-kadang hal yang sederhana tetapi sering terjadi. Pasien masuk IGD, keluarga tidak tahu tujuan observasi apa, rentang waktunya berapa lama, kemudian ingin langsung masuk kamar. Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan,” katanya.
Persoalan rujukan juga menjadi perhatian, terutama karena kondisi geografis Malinau yang luas dan sejumlah wilayah memiliki akses sulit. Menurut Ernes, penanganan dan keputusan rujukan harus mempertimbangkan kondisi pasien, jarak tempuh, ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas, serta kemampuan pelayanan di rumah sakit tujuan.
Ia juga meminta setiap fasilitas kesehatan memperkuat koordinasi internal dan memperjelas tanggung jawab petugas agar informasi mengenai kondisi pasien dapat tersampaikan dengan baik.
Terkait evaluasi, Ernes meminta hasil Audit Maternal Perinatal, termasuk tindak lanjut audit pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimanfaatkan sebagai bahan pembenahan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih rinci mengenai kebutuhan pelayanan yang memerlukan dukungan pemerintah daerah.
“Dengan adanya penurunan anggaran, jangan sampai terjadi juga penurunan pelayanan kesehatan. Kesehatan tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Ia meminta jajaran Dinas Kesehatan yang baru menjadikan perbaikan pelayanan kesehatan sebagai prioritas, sehingga evaluasi yang dilakukan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
