MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pengelolaan anggaran dan pembagian kewenangan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Malinau dan Panitia Besar Porprov II Kalimantan Utara harus dipisahkan secara jelas. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan setiap sumber pendanaan penyelenggaraan Porprov memiliki alokasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat kesiapan Kabupaten Malinau sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara yang dipimpin Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., bersama KONI Kabupaten Malinau dan Panitia Besar Porprov II di Ruang Intulun, Kamis (1/10/2026).
Wempi mengatakan, kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Porprov masih harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pemerintah Kabupaten Malinau juga akan membahas secara khusus tindak lanjut surat Gubernur Kalimantan Utara terkait dukungan atau sharing pembiayaan penyelenggaraan ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Menurutnya, kejelasan sumber dana menjadi hal penting agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaan anggaran maupun tanggung jawab dalam pelaksanaannya.
“Harus dipisahkan. Kalau dana itu masuk kepada KONI, maka KONI yang bertanggung jawab. Kalau untuk panitia penyelenggara, mekanismenya juga harus jelas,” tegas Wempi.
Ia meminta seluruh sumber pendanaan, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun pihak lainnya, dicatat sesuai peruntukan dan mekanisme pertanggungjawaban masing-masing.
Selain pengelolaan anggaran, pembagian tugas antara Panitia Besar Porprov dan KONI juga menjadi perhatian. Wempi menegaskan, panitia besar bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan, sedangkan urusan teknis keikutsertaan cabang olahraga (cabor) dan kontingen Malinau berada dalam koordinasi KONI.
Karena itu, seluruh kebutuhan cabang olahraga diminta disampaikan melalui satu pintu, yakni KONI Kabupaten Malinau, sebelum dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
“Semua cabor yang ada di sini berada di bawah KONI. Jadi mekanismenya harus melalui satu pintu. Jangan langsung kepada dinas atau pihak lain,” katanya.
Wempi juga mengingatkan agar bantuan untuk kebutuhan cabang olahraga tidak disalurkan secara langsung tanpa melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan.
“Kalau ada bantuan, jangan langsung ke cabor. Sampaikan kepada KONI, kemudian KONI yang mengajukan. Itu mekanismenya,” ujarnya.
Rapat tersebut juga membahas kesiapan venue pertandingan dan keikutsertaan kontingen Malinau. Namun, rincian kebutuhan anggaran, besaran dukungan pembiayaan dari pemerintah provinsi, serta keputusan akhir terkait pembagian alokasi dana belum disampaikan dalam bahan rapat tersebut.
