Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (31/3/2026), di Tarakan.
Penyerahan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, SE., MH sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Kalimantan Utara yang selama ini telah memberikan pendampingan dan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPD bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berharap pada saat proses audit nanti, seluruh data yang kami sajikan dapat terverifikasi dengan baik. Kami juga siap mendampingi dan menyediakan data yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar,” ujar Wempi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk bersinergi dan bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung.
“Seluruh perangkat daerah harus siap mendukung proses ini agar laporan keuangan yang disusun benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh,” tegasnya.
Di tengah proses penyerahan LKPD tersebut, Bupati Wempi juga menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Malinau yang diperkirakan mengalami penurunan pada tahun 2026. Ia menyebutkan adanya penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tahun 2025 kondisi kita masih relatif baik, namun di 2026 ada penurunan cukup besar, hampir mencapai Rp800 miliar. Ini tentu menjadi tantangan bagi kami dalam menjaga keberlanjutan program-program prioritas,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemkab Malinau tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan sejumlah program strategis daerah. Di antaranya Program Desa Sarjana Unggul, Wajib Belajar Malinau Maju, serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurut Wempi, berbagai faktor turut mempengaruhi kondisi keuangan daerah, mulai dari dinamika ekonomi global, cuaca ekstrem, hingga penurunan sektor pertambangan.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong langkah-langkah strategis dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk melalui sektor pariwisata dan pertanian.
“Kami terus berharap adanya arahan, saran, dan masukan dari BPK agar kebijakan yang kami ambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati Wempi kembali mengucapkan terima kasih kepada BPK atas dukungan yang diberikan dan berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus diperkuat.
Penyerahan LKPD ini menjadi tahapan penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh BPK guna menentukan opini atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau.
