MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan kondisi inflasi daerah masih berada dalam kategori terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah komoditas pangan yang mulai mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah keriting yang menjadi salah satu penyumbang inflasi.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Intulun, Senin (22/6/2026).
Menurut Jakaria, hasil rapat koordinasi menunjukkan bahwa perkembangan inflasi di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk Kabupaten Malinau, masih relatif stabil dan belum menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan. Namun demikian, pemerintah daerah tidak ingin lengah terhadap dinamika harga sejumlah komoditas strategis.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah harga cabai merah keriting yang saat ini berada pada kisaran Rp102.000 hingga Rp106.000 per kilogram.
“Komoditas yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah cabai. Karena itu saya sudah meminta OPD terkait untuk segera melakukan intervensi kepada para petani agar lebih menggalakkan penanaman cabai sehingga pasokan tetap terjaga,” ujar Jakaria.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan produksi menjadi langkah paling efektif untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, Dinas Pertanian dan Perkebunan diminta segera menyusun langkah percepatan pengembangan sentra produksi cabai di wilayah yang dinilai memiliki potensi tinggi.
Selain faktor produksi, Pemerintah Kabupaten Malinau juga mulai mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi musim kering perlu direspons melalui strategi pertanian yang adaptif agar tidak memengaruhi ketersediaan pangan.
Menurut Jakaria, salah satu kawasan yang memiliki prospek besar untuk dikembangkan adalah lahan pertanian di wilayah pasang surut. Kawasan tersebut dinilai lebih mudah menjaga ketersediaan air sehingga tetap produktif saat musim kemarau.
“Wilayah pasang surut masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk padi sawah. Ini menjadi salah satu langkah antisipasi menghadapi musim kering sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah,” jelasnya.
Selain memperkuat produksi cabai, pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan produksi padi sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Wakil Bupati menyampaikan bahwa daya beli masyarakat Kabupaten Malinau hingga kini masih berada pada kondisi yang baik. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok agar stabilitas ekonomi masyarakat tetap terjaga.
Komoditas lain yang turut menjadi perhatian adalah harga daging ayam potong. Berdasarkan arahan pemerintah pusat, harga acuan ayam potong di kawasan Indonesia bagian timur berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Sementara itu, harga di Kabupaten Malinau masih berada di atas Rp45.000 per kilogram.
Kondisi tersebut, menurut Jakaria, akan menjadi bahan evaluasi bersama perangkat daerah terkait guna mencari solusi yang tepat tanpa mengganggu keberlangsungan usaha para pelaku distribusi maupun peternak.
“Kami akan melakukan penghitungan dan evaluasi agar harga daging ayam potong di Malinau dapat lebih selaras dengan harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah,” tuturnya.
Jakaria menegaskan, Pemerintah Kabupaten Malinau akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, instansi teknis, serta para pelaku usaha guna memastikan pasokan bahan pangan tetap tersedia dan harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap stabilitas inflasi tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan ketahanan pangan daerah semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan musim dan dinamika pasokan komoditas strategis.
