MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang didorong Pemerintah Kabupaten Malinau untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan. Hal itu ditegaskan Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., saat kunjungan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Wempi, pembangunan jalan menjadi kebutuhan mendesak mengingat luas wilayah Kabupaten Malinau mencapai sekitar 3,8 juta hektare. Ketersediaan akses dinilai penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pelayanan publik, serta pengawasan wilayah perbatasan.
“Prioritas utama adalah jalan. Untuk menjaga wilayah yang luas ini, kita perlu akses. Infrastruktur jalan sangat penting untuk mobilisasi manusia, logistik, dan mendukung aktivitas di kawasan perbatasan,” tegasnya.
Wempi mengatakan pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI.
Karena itu, kunjungan Menteri Pertahanan ke Malinau dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan.
Selain infrastruktur, ia menyebut ketahanan pangan menjadi sektor yang dapat dikembangkan melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan TNI.
Menurutnya, keberadaan batalion TNI di Kabupaten Malinau tidak hanya berfungsi menjaga pertahanan dan kedaulatan negara, tetapi juga dapat mendukung percepatan pembangunan serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kehadiran batalion di tempat ini bukan hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai alat pembangunan dan penggerak ekonomi. Ini yang harus kita bangun, bagaimana TNI dan rakyat menyatu, sehingga bangsa ini semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.
Wempi menambahkan, keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan personel TNI yang bertugas di kawasan perbatasan juga memerlukan dukungan akses transportasi yang memadai.
Infrastruktur yang baik dinilai penting untuk menunjang pelaksanaan tugas pengamanan wilayah sekaligus mendukung aktivitas masyarakat.
Ia berharap penguatan batalion dan koordinasi yang terintegrasi dari pemerintah pusat hingga satuan di daerah dapat membantu percepatan penanganan berbagai kebutuhan pembangunan di wilayah perbatasan.
“Kami sangat menyambut baik dan sepakat untuk terus membangun kerja sama. Dengan koordinasi yang baik, kami meyakini percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dapat terwujud,” pungkasnya.
