Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pemerintah Kabupaten Malinau mulai memetakan langkah serius untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Di tengah ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Malinau, Wempi W Mawa,SE., MH saat membuka konsultasi publik RKPD Malinau 2027 di Kantor Bupati Malinau, Senin (23/2/2026).
Dalam pemaparannya, Wempi mengungkapkan bahwa struktur pembiayaan pembangunan Kabupaten Malinau saat ini masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
“Kekuatan pembangunan di Kabupaten Malinau itu 90 persen bersumber dari transfer pusat, termasuk dana bagi hasil,” ujarnya di hadapan peserta forum.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Malinau sangat rentan terhadap dinamika kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketika terjadi penyesuaian, rasionalisasi, atau efisiensi anggaran di tingkat pusat, dampaknya langsung dirasakan daerah.
“Begitu pusat melakukan efisiensi, ruang fiskal kita langsung tertekan. Ini yang harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Malinau mematok target PAD yang lebih agresif pada 2026.
Pemerintah daerah menargetkan PAD sebesar Rp 129,5 miliar, atau naik sekitar 65,6 persen dibandingkan target 2025 yang berada di angka Rp 78,1 miliar.
Wempi mengakui, tekanan fiskal saat ini mulai membatasi fleksibilitas belanja daerah, terutama pada komponen belanja pegawai.
Bahkan, ia memprediksi pemerintah daerah akan menghadapi periode efisiensi anggaran dalam beberapa tahun ke depan.
Salah satu kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan penambahan tenaga kerja baru, termasuk pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Pemerintah daerah tidak bisa mengangkat PPPK lagi karena kebijakan anggaran. Kalau kita rekrut lagi, berarti harus ada yang dikurangi. Menambah atau mengefisiensikan yang ada,” jelasnya.
Ia menilai, memaksakan penambahan pegawai di tengah kondisi fiskal yang terbatas justru akan menjadi beban jangka panjang bagi keuangan daerah.
Selain persoalan fiskal, Wempi juga menyinggung potensi ekonomi yang belum tergarap optimal, khususnya di sektor pertanian.
Ia menyoroti masih adanya komoditas kebutuhan harian yang didatangkan dari luar daerah, seperti pepaya dan telur.
“Hari ini pepaya sangat langka di Malinau, bahkan harus pesan dari luar. Padahal dia tumbuh subur di sini,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi mengingat Malinau memiliki lahan yang luas dan subur.
Ia mendorong seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa untuk membuka ruang investasi, mempermudah perizinan, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan produktif guna meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
“Kita harus dorong investasi dan sektor pertanian. Dari situlah PAD bisa kita perkuat. Jangan sampai potensi yang ada justru dinikmati daerah lain,” ujarnya.
Di akhir arahannya, Wempi berharap Malinau ke depan mampu membangun ketahanan fiskal yang lebih kokoh dan tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
“Harapan kita, suatu saat Malinau bisa mandiri secara fiskal, tidak selalu menunggu kiriman dana dari pusat,” pungkasnya.
