Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Komitmen kepemimpinan Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., bersama Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah kembali menunjukkan hasil positif.
Hal itu tercermin dari capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD Kabupaten Malinau yang terus mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir hingga berhasil masuk kategori “Baik”.
Capaian tersebut dipaparkan Wakil Bupati Malinau, Jakaria, saat mengikuti Validasi Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025 bersama Tim Validator Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Ruang Rapat Sekda Malinau, Kamis (18/6/2026).
Dalam paparannya, Wabup Jakaria menegaskan bahwa Bupati Wempi terus mendorong agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi penting dalam memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Wempi-Jakaria, nilai IPKD Kabupaten Malinau menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2022, IPKD Malinau berada pada angka 52,413 poin dengan kategori “Sangat Perlu Perbaikan” atau C.
Setahun kemudian, nilai tersebut naik menjadi 78,169 poin dengan kategori “Perlu Perbaikan” atau B. Kemudian pada tahun 2024, IPKD Malinau kembali meningkat menjadi 80,9483 poin dan berhasil masuk kategori “Baik” atau A.
“Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wabup Jakaria.
Peningkatan ini menjadi salah satu bukti bahwa arah kebijakan fiskal Pemkab Malinau terus bergerak ke arah yang lebih tertib dan terukur. Pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada serapan anggaran, tetapi juga memastikan anggaran yang digunakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Berbagai langkah strategis terus dilakukan, mulai dari peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah, penguatan monitoring dan evaluasi program pembangunan, hingga optimalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
Selain itu, sinkronisasi program pusat dan daerah juga terus diperkuat agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
Pada sektor fiskal, Kabupaten Malinau juga mencatat capaian positif. Sepanjang tahun 2024, realisasi pendapatan daerah berhasil menembus lebih dari Rp3 triliun dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Capaian ini menunjukkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi, serta penguatan koordinasi pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Pemkab Malinau juga terus memperkuat keterbukaan informasi publik dengan menyediakan akses dokumen keuangan daerah melalui kanal resmi pemerintah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kepemimpinan Wempi-Jakaria dalam membangun pemerintahan yang terbuka, transparan, dan dapat diawasi masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Malinau akan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
