Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Malinau mendorong pemerintah daerah memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya menghasilkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Malinau Masa Sidang II Tahun 2026 di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Malinau, Selasa (14/7/2026).
Rapat yang dihadiri Wakil Bupati Malinau Jakaria itu mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tiga fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Perjuangan Rakyat dan Fraksi NP3.
Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malinau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Capaian tersebut dinilai menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan agar tingginya realisasi belanja benar-benar memberikan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Tingginya realisasi belanja harus mampu memberikan manfaat yang merata dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Partai Demokrat.
Sementara itu, Fraksi Perjuangan Rakyat menegaskan bahwa pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya dilihat dari angka-angka dalam laporan keuangan.
“Pembahasan pertanggungjawaban APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh,” kata Fraksi Perjuangan Rakyat.
Fraksi tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola data yang terintegrasi, akurat dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Dorongan tersebut sejalan dengan pengembangan dan implementasi Ekosistem Digital Smart Government atau SAGET, yang menjadi salah satu program unggulan Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., MH dan Wakil Bupati Malinau Jakaria, SE., M. Si.
Melalui SAGET, berbagai data sektor pendidikan, kesehatan, kependudukan, bantuan sosial, UMKM, pertanian dan pelayanan publik terus diarahkan agar saling terhubung untuk mendukung perencanaan serta evaluasi pembangunan.
Adapun Fraksi NP3 meminta pemerintah mengevaluasi manfaat setiap program, tidak hanya berdasarkan besarnya anggaran yang terserap.
“Realisasi anggaran yang tinggi harus diimbangi dengan pelayanan publik yang semakin baik,” demikian pandangan Fraksi NP3.
