MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa SE., MH, menghadiri Entry Meeting bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Kalimantan Utara. Acara tersebut juga dihadiri oleh Plh Sekretaris Daerah, Asisten I, III, dan OPD terkait. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Januari 2023, di pagi hari.
Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, di mana BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan interim terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Malinau untuk tahun anggaran 2022.
Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara akan berada di Kabupaten Malinau selama 25 hari, dengan tujuan melakukan evaluasi terhadap keuangan daerah.
Dalam konteks ini, terdapat beberapa situasi mendesak yang mengharuskan pengambilan keputusan yang cepat. Selain itu, harga-harga barang juga mengalami kenaikan yang signifikan di luar standar yang ditetapkan.
Oleh karena itu, BPK RI Kaltara diharapkan tidak hanya mengandalkan data yang ada, tetapi juga memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan saat itu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek terkait telah diperhitungkan secara akurat.
Selama pertemuan, Perwakilan BPK RI Kaltara secara langsung menyerahkan Surat Tugas dan Daftar Nama Petugas Entry kepada Bupati Malinau. Hal ini menandakan dimulainya proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh tim BPK RI di Kabupaten Malinau.
Dalam sambutannya, Bupati Malinau menyampaikan harapannya agar dalam konteks teknis, beberapa hal dapat diantisipasi secara dini oleh Inspektur dan Bagian Hukum. Hal ini penting agar BPKD dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara dapat bekerja secara sinergi dan efektif dalam menjalankan tugas mereka.
Dengan demikian, pertemuan awal ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan BPK RI untuk mencapai tujuan bersama.
