Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pemerintah Kabupaten Malinau menargetkan capaian Kabupaten Layak Anak (KLA) pada level sempurna pada tahun 2029.
Target tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang daerah dalam menyiapkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Berdasarkan hasil penilaian terbaru, Malinau saat ini mencatatkan skor 736,75 poin dan berada pada kategori Nindya.
Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, meski masih harus melalui tahapan verifikasi lanjutan oleh pemerintah provinsi dan kementerian terkait.
Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., mengatakan bahwa capaian tersebut patut diapresiasi, namun belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
Ia menekankan pentingnya percepatan perbaikan pada sejumlah indikator yang masih dinilai kurang.
“Target kita 2029 Malinau sudah berada pada level KLA sempurna. Masih ada beberapa OPD yang nilainya perlu ditingkatkan. Kita masih punya waktu sampai awal September untuk melakukan pembenahan,” kata Jakaria.
Ia menegaskan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu diminta memperkuat kolaborasi serta mendorong inovasi di masing-masing klaster.
Instruksi khusus juga telah diberikan untuk segera melengkapi kebutuhan manajerial, terutama regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Di sisi lain, Pemkab Malinau juga memprioritaskan pemenuhan aspek teknis di lapangan.
Penyediaan fasilitas publik ramah anak, seperti ruang bermain yang aman, serta lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh kembang anak, menjadi fokus utama.
Upaya ini turut diintegrasikan dengan program strategis daerah, seperti wajib belajar Malinau Maju dan program Desa Sarjana Unggul. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kesinambungan dalam pembinaan generasi muda.
Pemkab Malinau juga menaruh perhatian pada penanganan persoalan sosial anak, termasuk upaya menekan angka anak terlantar melalui pendekatan berbasis klaster KLA.
“Sebagai daerah yang sudah masuk kategori Kabupaten Layak Anak, pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada gugus tugas yang dipimpin Sekretaris Daerah,” ujarnya.
Pemkab optimistis, melalui optimalisasi peran OPD dan percepatan pemenuhan indikator, seluruh kekurangan baik dari sisi dokumen maupun implementasi dapat diselesaikan sebelum batas waktu evaluasi pada awal September mendatang.
