Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Persoalan konektivitas kawasan perbatasan yang berulang kali dibawa Bupati Malinau Wempi W. Mawa, SE., MH ke pemerintah pusat sejak periode pertama kepemimpinannya kini memasuki tahap baru. Pemerintah menyiapkan rencana pembangunan jalan perbatasan Kalimantan Utara pada 2027–2029 dengan kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp32 triliun.
Rencana tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian di Kantor Bupati Malinau, Selasa (6/10/2026).
Kementerian Pekerjaan Umum akan mematangkan rencana induk pembangunan, termasuk membagi pekerjaan dan kebutuhan anggaran setiap tahun berdasarkan skala prioritas. Pembangunan ditargetkan berlangsung selama tiga tahun mulai 2027 hingga paling lambat 2029.
Masukan dari Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Malinau dalam pembahasan itu salah satunya agar pembangunan diprioritaskan pada wilayah yang memiliki penduduk sehingga manfaat konektivitas dapat langsung dirasakan masyarakat.
Bagi Malinau, persoalan akses darat ke wilayah perbatasan bukan isu yang baru muncul dalam rakor tersebut.
Pada 2022, atau pada tahun-tahun awal periode pertama Wempi sebagai Bupati Malinau, kondisi jalan Long Bagun menuju Sungai Boh dan Apau Kayan telah menjadi perhatian. Kerusakan jalan saat itu mengganggu mobilitas masyarakat dan barang, termasuk pengangkutan material pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang. Wempi ketika itu menyebut penanganannya membutuhkan intervensi pemerintah pusat karena keterbatasan kewenangan dan kemampuan daerah.
Upaya mencari akses bagi masyarakat Apau Kayan kemudian berlanjut melalui koordinasi lintas daerah. Pada 2023, Wempi bertemu Bupati Mahakam Hulu membicarakan penanganan jalur Long Bagun–Mahak Baru. Pemerintah kedua kabupaten kemudian membagi penanganan jalan sesuai wilayah administrasinya.
Isu konektivitas tersebut kembali bergerak pada 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyepakati penanganan akses yang menghubungkan Long Bagun di Mahakam Ulu dengan Apau Kayan di Malinau. Wempi turut hadir dalam pertemuan yang membahas konektivitas antarprovinsi tersebut.
Pada 29 April 2025, persoalan pembangunan kawasan perbatasan juga dibawa ke BNPP. Wempi bersama Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati Nunukan mengikuti audiensi yang membahas sejumlah usulan infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.
BNPP selanjutnya turun langsung ke Long Nawang pada Mei 2025. Kunjungan tersebut menemukan keterbatasan akses jalan masih menjadi salah satu persoalan utama, selain listrik dan jaringan telekomunikasi yang dibutuhkan masyarakat perbatasan.
Dorongan ke pemerintah pusat berlanjut pada 2026. Saat bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta pada Juli, Wempi kembali menyampaikan kebutuhan penanganan jalan penghubung Mahakam Hulu–Apau Kayan serta akses dari Malinau menuju Krayan di Kabupaten Nunukan.
Persoalan yang sama kemudian disampaikan kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke Malinau pada Sabtu (3/10/2026), tiga hari sebelum rakor yang dipimpin Tito Karnavian.
Rangkaian pembahasan tersebut kini mengarah pada penyusunan rencana pembangunan yang lebih terukur di tingkat pusat.
Tito mengatakan keterbatasan akses jalan di kawasan perbatasan telah memengaruhi transportasi dan distribusi logistik masyarakat. Karena itu, Kementerian PU diminta mematangkan rencana pembangunan untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami akan matangkan dulu konsepnya. Tadi dari Kementerian PU akan mematangkan Rencana Induk Pembangunan dan dibagi per tahun sesuai skala prioritas, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden,” ujar Tito. (*)
