MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang dilaksanakan di Balai Adat Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, pada Rabu (5/6/24).
“Ini merupakan rakor pertama yang dilaksanakan di daerah perbatasan,” ujar Bupati Malinau Wempi.
“Kegiatan ini mari sama-sama kita optimalkan dengan baik sehingga menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi,” imbuhnya.
Wempi ingin melalui rakor ini semua persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan bisa diselesaikan dengan saling bersinergi meski selama ini terhalang kewenangan yang tidak pernah berhenti mulai dari kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten.
“Tidak ada yang salah sebenarnya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hanya mungkin perlu waktu, perlu kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh bahkan perlu mengetahui kebenaran tentang situasi kondisi kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malinau Ir. Kristian Muned, M.T mengatakan dalam rakor ini menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan program pembangunan perbatasan.
Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan bisa berinteraksi langsung melalui diskusi dalam rakor ini.
Selain itu dilaksanakannya rakor ini di daerah perbatasan agar semua yang hadir bisa melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat di perbatasan yang perlu dicarikan solusi bersama.
Melalui rakor ini lanjut Kristian, diharapkan dapat menjadi forum yang efektif untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi terpadu antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pembangunan perbatasan.
Kemudian diharapkan para narasumber memberikan penjelasan tentang program pembangunan perbatasan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan ke depan sehingga masyarakat bisa melihat langsung permasalahan perbatasan.
Adapun peserta yang hadir dalam rakor ini berdasarkan jumlah kehadiran sebanyak 196 peserta meliput Kementerian Lembaga, DPRD, FKPD, Sekretariat Daerah, BUMN, OPD, Camat Kades, Tokoh Masyarakat, Desa dan Pemuda.
Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan Perbatasan, yang dilaksanakan di Balai Adat Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, pada Rabu (5/6/24).
“Ini merupakan rakor pertama yang dilaksanakan di daerah perbatasan,” ujar Bupati Malinau Wempi.
“Kegiatan ini mari sama-sama kita optimalkan dengan baik sehingga menemukan solusi terhadap masalah yang kita hadapi,” imbuhnya.
Wempi ingin melalui rakor ini semua persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan bisa diselesaikan dengan saling bersinergi meski selama ini terhalang kewenangan yang tidak pernah berhenti mulai dari kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten.
“Tidak ada yang salah sebenarnya, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hanya mungkin perlu waktu, perlu kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh bahkan perlu mengetahui kebenaran tentang situasi kondisi kita,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pembangunan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Malinau Ir. Kristian Muned, M.T mengatakan dalam rakor ini menghadirkan narasumber yang berkaitan langsung dengan program pembangunan perbatasan.
Hal ini dilakukan agar para pemangku kepentingan bisa berinteraksi langsung melalui diskusi dalam rakor ini.
Selain itu dilaksanakannya rakor ini di daerah perbatasan agar semua yang hadir bisa melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat di perbatasan yang perlu dicarikan solusi bersama.
Melalui rakor ini lanjut Kristian, diharapkan dapat menjadi forum yang efektif untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi terpadu antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pembangunan perbatasan.
Kemudian diharapkan para narasumber memberikan penjelasan tentang program pembangunan perbatasan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan ke depan sehingga masyarakat bisa melihat langsung permasalahan perbatasan.
Adapun peserta yang hadir dalam rakor ini berdasarkan jumlah kehadiran sebanyak 196 peserta meliput Kementerian Lembaga, DPRD, FKPD, Sekretariat Daerah, BUMN, OPD, Camat Kades, Tokoh Masyarakat, Desa dan Pemuda.
