Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H. menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Malinau yang digelar di ruang rapat DPRD, Selasa (10/3/2026).
Penyampaian LKPJ tersebut menjadi laporan resmi pemerintah daerah kepada DPRD terkait pelaksanaan program, kebijakan, serta capaian pembangunan daerah sepanjang tahun anggaran 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026. Meski demikian, pemerintah daerah juga telah menetapkan RPJMD 2025–2029 sebagai dasar perencanaan pembangunan untuk periode selanjutnya.
Menurutnya, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah setelah berakhirnya tahun anggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Melalui LKPJ ini masyarakat dapat mengetahui berbagai program dan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Malinau yang mandiri, damai, dan sejahtera dengan didukung pemerintahan yang profesional,” ujar Wempi.
Ia menjelaskan, laporan tersebut memuat pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, hingga urusan penunjang pemerintahan. Secara umum, capaian kinerja program pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Malinau juga terus melanjutkan sejumlah program inovasi daerah yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir.
Program-program tersebut antara lain Desa Sarjana, Wajib Belajar Malinau Maju, Rasda Plus, RT Bersih, serta Milenial Mandiri yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan UMKM.
Salah satu program yang terus diperkuat adalah Desa Sarjana, yang pada tahun 2025 telah menjangkau ratusan mahasiswa dari berbagai desa di Kabupaten Malinau yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda Malinau yang berpendidikan dan mampu kembali membangun daerahnya masing-masing,” kata Wempi.
Selain melanjutkan program yang sudah ada, pemerintah daerah juga mulai menjalankan dua inovasi baru dalam periode pembangunan 2025–2029, yakni Pertanian Sehat (PESAT) dan Smart Government (SAGET).
Program PESAT difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan produktivitas sektor pertanian di daerah, sementara SAGET diarahkan pada pengembangan sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.
Dari sisi indikator makro pembangunan, Kabupaten Malinau juga menunjukkan perkembangan yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Malinau pada tahun 2025 tercatat mencapai 75,21 poin, meningkat dibandingkan 74,72 poin pada tahun 2024.
Selain itu, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 6,94 persen pada tahun 2024 menjadi sekitar 5,56 persen pada tahun 2025.
Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Malinau juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional.
Di antaranya penghargaan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, serta rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui penyelenggaraan pesta budaya Irau Malinau.
Bupati Wempi berharap pembahasan LKPJ bersama DPRD nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah di masa mendatang.
“Kami berharap melalui pembahasan bersama DPRD, berbagai masukan yang diberikan dapat menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan di Kabupaten Malinau ke depan,” tutupnya. (md)
