Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo meminta peningkatan standar lebar jalan nasional menjadi tujuh meter setelah meninjau kondisi infrastruktur di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, Kamis (22/10/2026).
Arahan tersebut disampaikan setelah Dody melihat langsung kondisi jalan bersama Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., dalam kunjungan kerja untuk membahas percepatan pembangunan infrastruktur pedalaman dan perbatasan.
Menurut Dody, sejumlah bagian jalan nasional yang ditinjau masih memerlukan pelebaran agar memenuhi standar yang ditetapkan.
“Jalan nasional ini masih kurang lebar. Saya minta agar distandarkan menjadi tujuh meter. Untuk drainase, lebarnya menyesuaikan kondisi lahan, bisa dua meter atau satu meter jika lahannya terbatas,” ujarnya.
Selain peningkatan badan jalan dan drainase, Kementerian PU juga menyampaikan komitmen untuk menangani sejumlah titik tebing sungai yang membutuhkan penanganan.
Pekerjaan tersebut direncanakan berlangsung secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan serta ketersediaan anggaran.
Bupati Malinau Wempi menilai peningkatan kualitas jalan nasional perlu diikuti dengan perhatian terhadap akses yang menghubungkan kawasan pedalaman dan perbatasan.
Ia kembali menyoroti jalur penghubung dari Kalimantan Timur menuju Apau Kayan yang selama ini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Malinau.
Menurut Wempi, pembangunan jalan tidak hanya berkaitan dengan kelancaran transportasi, tetapi juga kebutuhan masyarakat untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan dan menggerakkan kegiatan perekonomian.
“Kami berharap pembangunan jalan ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai target. Infrastruktur yang layak sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan,” ungkap Wempi.
Wempi menambahkan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan, terutama dalam pemetaan jalur dan penyelesaian berbagai kendala administratif.
Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat adat dinilai diperlukan agar rencana pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami berharap pembangunan ini jangan sampai terhambat. Jika ada persoalan administratif, mari kita selesaikan bersama. Pelaksanaannya juga harus diawasi agar berjalan sesuai perencanaan dan harapan masyarakat,” katanya.
Wempi berharap peningkatan kualitas jalan nasional dan pembangunan akses pedalaman dapat berjalan seiring untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Kabupaten Malinau. (*)
