Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau kembali menegaskan komitmennya dalam merancang pembangunan yang terarah dan berkelanjutan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027. Kegiatan strategis ini digelar di Ruang Laga Feratu, Kantor Bupati Malinau, pada Selasa (31/3/2026), dan dibuka secara resmi oleh Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa Musrenbang RKPD bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat administratif, melainkan forum penting untuk merumuskan arah pembangunan daerah secara komprehensif. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus mampu menjawab dinamika global yang terus berkembang, sekaligus tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Malinau.
Menurutnya, dokumen RKPD Tahun 2027 harus disusun secara adaptif dan inovatif, serta memiliki kesinambungan dengan kebijakan pembangunan nasional. Hal ini dinilai penting agar setiap program yang dirancang tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dalam kerangka pembangunan yang lebih luas.
Lebih lanjut, Bupati menggarisbawahi sejumlah prioritas utama yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD. Di antaranya adalah penyelarasan target pembangunan daerah dengan program nasional, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran melalui fokus pada program prioritas, serta optimalisasi sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, aspek tata kelola pemerintahan juga menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah didorong untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2027, yakni “Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Berbasis Digital Menuju Pemerintahan yang Bersih, Adaptif, Melayani dan Berkeadilan.”
Dalam konteks pembangunan makro, Pemerintah Kabupaten Malinau juga menargetkan sejumlah capaian strategis, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengurangan tingkat pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya tersebut juga diiringi dengan pengendalian kesenjangan sosial melalui penurunan indeks gini dan menjaga stabilitas inflasi daerah.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, sejumlah program prioritas terus diperkuat, antara lain Wajib Belajar Malinau Maju, Desa Sarjana Unggul, Pertanian Sehat, Smart Government, serta Milenial Mandiri. Program-program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Melalui Musrenbang RKPD ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif memberikan masukan konstruktif, sehingga arah pembangunan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat serta mampu mendorong terwujudnya Malinau yang maju, mandiri, dan sejahtera.
