MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Long Nawang di Kecamatan Kayan Hulu belum dapat dimanfaatkan secara maksimal meski telah diresmikan sejak 2 Oktober 2024. Sejumlah instansi yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pos perbatasan tersebut disebut belum menempati fasilitas yang tersedia.
Kondisi itu terungkap saat Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., meninjau PLBN Terpadu Long Nawang, Minggu (16/8/2026) siang. Dalam kunjungan tersebut, Jakaria melihat fasilitas dan lingkungan PLBN serta berdialog dengan personel yang bertugas.
Dari dialog itu, pemerintah daerah memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas, kondisi sarana dan prasarana, hingga kebutuhan yang diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi PLBN.
Jakaria mengatakan bangunan PLBN memiliki fasilitas yang megah, namun pemanfaatannya belum maksimal karena masih terdapat instansi yang belum masuk.
“Masih belum adanya beberapa instansi yang belum masuk karena kewenangan seutuhnya berada di Imigrasi dan Bea Cukai, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa diisi,” ungkapnya.
PLBN Terpadu Long Nawang sebelumnya diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2 Oktober 2024. Pemerintah Kabupaten Malinau berharap keberadaan fasilitas tersebut dapat benar-benar dimaksimalkan sebagai pintu lintas batas sekaligus mendukung pengawasan terhadap arus orang dan barang di kawasan perbatasan.
Selain fungsi utama sebagai pos lintas batas, fasilitas yang tersedia di kawasan PLBN juga dinilai memiliki peluang untuk menggerakkan aktivitas masyarakat sekitar. Jakaria mendorong pemerintah kecamatan dan warga memanfaatkan stan food court yang telah disediakan.
Menurut dia, keberadaan bangunan PLBN dengan lingkungan dan pemandangan alam di sekitarnya juga membuka kemungkinan dikembangkan sebagai salah satu tujuan kunjungan di kawasan perbatasan.
“Sayang sekali kan jika masyarakat yang memiliki kesempatan berkunjung ke perbatasan tidak melihat secara langsung PLBN Terpadu Long Nawang yang begitu megah. Semoga ke depan ini juga bisa menjadi ikon Kabupaten Malinau,” jelasnya.
Aspek pemeliharaan turut menjadi perhatian. Jakaria berharap petugas yang bekerja di PLBN mendapat dukungan memadai untuk menjaga kawasan tersebut, terutama karena luasnya areal yang harus dipelihara.
“Pemerintah Daerah Malinau sangat berharap sekali supaya ini bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan fungsinya sebagai lintas batas atau lintas orang yang ingin masuk ke dalam negeri Malinau sendiri, mudah-mudahan ini juga nanti akan berdampak dari pengawasan pemerintah terhadap keluar masuknya barang-barang yang terlarang, tentunya ini suatu yang baik sekali,” katanya.
