Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pemerintah pusat menargetkan penyelesaian pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 2.300 kilometer pada akhir 2028. Namun, pendanaan untuk penanganan sekitar 2.000 kilometer dari keseluruhan ruas tersebut masih perlu diupayakan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Bupati Malinau, Kamis (22/10/2026), setelah meninjau kondisi jalan nasional bersama Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H.
Menurut Dody, pembangunan jalan perbatasan yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan Malaysia menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Untuk tahap awal, pemerintah merencanakan penanganan jalan sepanjang sekitar 300 kilometer yang diharapkan dapat segera dikerjakan.
Sementara itu, sisa ruas sepanjang sekitar 2.000 kilometer akan ditindaklanjuti melalui upaya pencarian sumber pendanaan tambahan.
Kebutuhan pendanaan tersebut menjadi bagian dari tantangan pemerintah dalam mengejar target penyelesaian pembangunan pada akhir 2028.
Dody menyatakan optimistis target tersebut dapat tercapai melalui dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan, TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
“Insyaallah, kita laksanakan karena ini sudah menjadi arahan Bapak Presiden. Semua pemangku kepentingan harus saling mendukung agar proses pembangunan bisa dipercepat,” tegasnya.
Bagi Kabupaten Malinau, rencana tersebut berkaitan dengan kebutuhan peningkatan konektivitas ke kawasan pedalaman dan perbatasan, khususnya Apau Kayan.
Bupati Malinau Wempi W. Mawa menyampaikan bahwa keterbatasan akses darat selama ini menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Salah satu jalur yang terus didorong penanganannya adalah penghubung dari Kalimantan Timur melalui Mahakam Hulu menuju Apau Kayan di Kabupaten Malinau.
Wempi berharap pembangunan jalan perbatasan dapat dilaksanakan sesuai target karena memiliki peran penting dalam mendukung akses pelayanan dasar dan kegiatan perekonomian masyarakat.
“Kami berharap pembangunan jalan ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai target. Infrastruktur yang layak sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan,” ungkap Wempi.
Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, serta masyarakat adat.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk memetakan kebutuhan pembangunan, mengidentifikasi kendala di lapangan, dan memastikan persoalan administratif dapat diselesaikan sebelum menghambat pelaksanaan pekerjaan.
Wempi juga menekankan pentingnya pengawasan dan dukungan pendanaan yang memadai agar pembangunan berjalan sesuai perencanaan. (*)
