Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Upaya Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., mendorong pembangunan akses jalan pedalaman dan perbatasan kembali mendapat perhatian pemerintah pusat. Persoalan yang telah diperjuangkan sejak periode pertama kepemimpinannya itu kembali dibahas saat Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengunjungi Kabupaten Malinau, Kamis (22/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU menyampaikan target penyelesaian pembangunan jalan perbatasan Kalimantan sepanjang sekitar 2.300 kilometer pada akhir 2028, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Bagi Malinau, khususnya masyarakat Apau Kayan, persoalan konektivitas darat telah menjadi perhatian selama bertahun-tahun.
Pada April 2022, Wempi telah menyuarakan perlunya intervensi pemerintah pusat dalam penanganan ruas Long Bagun menuju Sungai Boh dan Apau Kayan. Kerusakan jalan ketika itu menghambat mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, hingga pengangkutan material pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang.
Upaya penanganan berlanjut pada 2023 melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Kedua pemerintah kabupaten menyepakati kerja sama pemeliharaan jalur Long Bagun–Mahak Baru berdasarkan wilayah administrasi masing-masing.
Pada April 2025, persoalan akses tersebut kembali dibahas dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang turut dihadiri Wempi. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan konektivitas jalan penghubung kedua provinsi.
Wempi juga membawa persoalan infrastruktur perbatasan dalam audiensi bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada April 2025.
Dorongan ke pemerintah pusat berlanjut pada 27 Juli 2026, ketika Wempi bertemu Menteri PU di Jakarta. Saat itu, ia menyampaikan kebutuhan penanganan jalan penghubung Mahakam Hulu–Apau Kayan serta akses dari Malinau menuju Krayan di Kabupaten Nunukan.
Persoalan yang sama kembali disampaikannya kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada 3 Oktober 2026, sebelum dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Malinau pada 6 Oktober 2026.
Kini, kunjungan Menteri PU menjadi kesempatan untuk kembali membahas kebutuhan infrastruktur sekaligus melihat langsung kondisi jalan di lapangan.
Wempi berharap rencana pembangunan tidak berhenti pada tahap pembahasan, tetapi dapat direalisasikan sesuai target dengan dukungan pendanaan dan koordinasi lintas pemerintahan.
“Kami berharap pembangunan jalan ini benar-benar bisa direalisasikan sesuai target. Infrastruktur yang layak sangat penting bagi masyarakat, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan,” ungkap Wempi.
Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan administratif, pemetaan jalur, dan pengawasan pembangunan agar pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat.
“Kami berharap pembangunan ini jangan sampai terhambat. Jika ada persoalan administratif, mari kita selesaikan bersama. Pelaksanaannya juga harus diawasi agar berjalan sesuai perencanaan dan harapan masyarakat,” katanya. (*)
