JAKARTA , PIJARMALINAU.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat operasional dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang memiliki angka stunting tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan wilayah prioritas yang telah disusun bersama Kementerian Kesehatan.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan bahwa daerah-daerah dengan prevalensi stunting tinggi akan menjadi fokus utama dalam percepatan pengoperasian dapur SPPG yang telah dibangun. Menurutnya, intervensi gizi harus segera diberikan agar dapat mendukung tumbuh kembang anak sekaligus menekan angka stunting secara berkelanjutan.
“Dalam rapat ini Kementerian Kesehatan telah memaparkan daerah-daerah yang memang memerlukan sentuhan gizi segera karena angka stuntingnya tinggi. Berdasarkan data tersebut, kami akan memprioritaskan pengoperasian dapur-dapur yang sudah dibangun agar segera dapat melayani masyarakat,” ujar Sudaryono usai mengikuti Rapat Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Dilansir dari Kompas.com Rabu (29/7/2026).
Ia menjelaskan, BGN juga akan mengoptimalkan dapur SPPG yang telah beroperasi dengan baik. Dapur yang telah memenuhi standar kebersihan, memiliki sistem kerja yang tertata, serta menyajikan menu bergizi akan dimaksimalkan kapasitas pelayanannya sehingga mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Sudaryono menyebut sejumlah wilayah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta beberapa daerah di Pulau Sumatera menjadi perhatian pemerintah karena masih membutuhkan intervensi gizi yang lebih intensif. Menurutnya, percepatan operasional dapur SPPG di wilayah tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang memadai.
Selain mempercepat layanan, BGN juga tengah menyiapkan sebuah portal digital yang ditargetkan mulai beroperasi dalam satu hingga dua minggu ke depan. Portal tersebut akan menjadi sarana transparansi bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pihak sekolah, untuk memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengetahui sekolah penerima manfaat, menu makanan yang disajikan setiap hari, kandungan gizi, dokumentasi makanan, hingga lokasi dapur SPPG beserta penanggung jawabnya. Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi diperlukan untuk membangun kepercayaan publik sekaligus mencegah munculnya informasi yang tidak akurat di media sosial.
“Kepercayaan itu penting, tetapi pengawasan lebih penting. Karena itu kami memastikan seluruh dapur menyajikan makanan dengan kualitas, kandungan gizi, serta jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Melalui percepatan operasional dapur SPPG dan penerapan sistem transparansi berbasis digital, pemerintah berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, serta memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia.
