Penulis : Becham | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Hidayatullah Kalimantan Utara Tahun 2026 menjadi ruang konsolidasi sekaligus refleksi peran organisasi keagamaan dalam pembangunan daerah.
Kegiatan yang mengusung tema “Konsolidasi Jati Diri dan Transformasi Organisasi Menuju Hidayatullah Mandiri dan Berpengaruh” ini digelar di Kompleks Pesantren Hidayatullah Malinau, Desa Malinau Kota, Sabtu (7/2/2026).
Rakerwil tersebut dihadiri Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., jajaran pengurus Hidayatullah tingkat wilayah dan daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan berbagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan di Kalimantan Utara.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jakaria menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakerwil Hidayatullah di Kabupaten Malinau. Ia menilai organisasi keagamaan memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan nilai spiritual masyarakat.
“Pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan manusia. Pendidikan umum dan pendidikan spiritual harus berjalan seimbang agar kualitas sumber daya manusia semakin kuat,” ujar Jakaria.
Pada kesempatan itu, Jakaria juga memperkenalkan Kabupaten Malinau sebagai Bumi Intimung, akronim dari indah, tertib, makmur, dan unggul. Menurutnya, toleransi dan kerukunan antarumat beragama menjadi salah satu kekuatan utama Malinau dalam menjaga stabilitas sosial.
“Selama lebih dari dua dekade perjalanan pembangunan daerah, masyarakat Malinau dengan latar belakang agama yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai. Ini adalah modal sosial yang sangat berharga bagi pembangunan,” katanya.
Di bidang pendidikan, Jakaria memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. Saat ini, sekitar 20 ribu pelajar jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama mendapatkan jaminan pembiayaan penuh, termasuk perlengkapan sekolah seperti seragam, buku, tas, dan sepatu.
“Untuk jenjang SMA dan SMK, meskipun kewenangannya berada di tingkat provinsi, pemerintah daerah tetap memberikan dukungan dan bantuan pendidikan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Malinau juga menjalankan Program Desa Sarjana, di mana setiap desa mendapatkan kesempatan minimal satu mahasiswa setiap tahun yang dibiayai penuh melalui APBD hingga menyelesaikan pendidikan tinggi.
“Kami berharap lulusan Program Desa Sarjana dapat kembali ke desa masing-masing dan menjadi motor penggerak pembangunan,” ujar Jakaria.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat membutuhkan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan sangat penting agar pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan,” tegasnya. (bc)
