JAKARTA, PIJARMALINAU.COM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menyelenggarakan SAKiP Award 2024 pada Rabu (2/10/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
Penilaian dalam SAKiP Award didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat untuk memetakan dan membina instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Erwan Agus Purwanto, mengungkapkan bahwa pada tahun ini banyak daerah yang berhasil meningkatkan peringkatnya.
“Terdapat beberapa faktor yang mendukung kenaikan predikat, di antaranya adalah pemanfaatan data yang selalu diperbarui secara real time, serta penggunaan teknologi digital seperti artificial intelligence (AI) dalam pengelolaan data kinerja,” ujar Erwan.
Dalam SAKiP Award 2024 ini, sebanyak 20 pemerintah daerah mendapatkan predikat A (memuaskan), 87 daerah meraih predikat BB (sangat baik), dan 357 daerah memperoleh predikat B (baik). Salah satu daerah yang meraih predikat BB adalah Kabupaten Malinau.
Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dalam sambutannya, menyatakan bahwa apresiasi terhadap predikat SAKIP diberikan dengan mengacu pada dampak nyata yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator yang paling menonjol adalah penanganan kemiskinan.
“Saat ini, jika ingin meraih predikat AA, langsung dicek berapa penurunan kemiskinan yang terjadi tahun ini, dan datanya tidak ada di kita, tetapi di BPS. Kami langsung cek ke BPS, berapa investasi yang naik, berapa penurunan kemiskinan, serta berapa angka kemiskinan ekstrem,” kata Anas.
Selain penanganan kemiskinan, Anas juga menekankan pentingnya belanja produk dalam negeri melalui e-katalog sebagai salah satu faktor penting dalam penilaian. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak perlu khawatir, sebab belanja melalui e-katalog masih memungkinkan adanya negosiasi harga.
“Penanganan inflasi dan konsolidasi digitalisasi juga menjadi aspek penting dalam penilaian SAKIP,” tambahnya.
Dengan prestasi yang diraih, Kabupaten Malinau diharapkan dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya demi mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Simak Berita dan Artikel lainnya di Google News.
