Penulis : Steven YL | Editor : Evandry
JAKARTA, PIJARMALINAU.COM – Nama Wempi W. Mawa, SE., MH, kini bukan sekadar dikenal sebagai Bupati Malinau. Ia tampil sebagai tokoh nasional di bidang pendidikan, menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Apkasi, dan dipercaya menyampaikan suara kolektif kabupaten se-Indonesia dalam forum bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jumat (25/7/2025) di Ruang Utama Lantai 3 Gedung A, Kantor Kemendikdasmen, Jakarta.
Dalam forum strategis tersebut, Wempi secara tegas menyuarakan harapan agar kewenangan SMA/SMK sederajat dikembalikan ke pemerintah kabupaten/kota, agar layanan pendidikan lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran.
“Selama pengelolaan berada di provinsi, banyak kepala daerah kesulitan mengambil keputusan cepat karena terbentur regulasi,” ungkap Wempi dalam sesi dialog dengan jajaran Kemendikdasmen.
Ia menjelaskan, keterlibatan langsung pemerintah kabupaten/kota sangat penting karena merekalah yang setiap hari berhadapan dengan realita pendidikan di lapangan.
“Bila daerah tidak mampu, dia bisa minta pertolongan provinsi. Tapi sekali lagi, yang lebih bisa melihat secara detail adalah daerah,” tegasnya.
Wempi juga menyoroti hambatan birokrasi yang sering menguras waktu dan biaya di sekolah.
“Apalagi jika kepala sekolah harus berurusan dengan dinas di provinsi. Berapa waktu yang terbuang, berapa biaya yang dikeluarkan. Ini sangat tidak efisien dan membebani pihak sekolah,” tambahnya.
Sebagai Bupati Malinau, Wempi tak hanya menyampaikan masalah, tapi juga membawa solusi berbasis pengalaman. Ia menjelaskan bahwa di Malinau, seluruh perlengkapan sekolah mulai dari seragam, tas, buku, hingga sepatu disediakan gratis oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
“Kami tidak bicara teori. Kami sudah melaksanakannya,” ungkap Wempi.
Lebih dari 1.000 pelajar dari desa juga telah menerima beasiswa penuh melalui program Desa Sarjana Unggul, sebuah inisiatif daerah yang mendanai pendidikan tinggi tanpa biaya dari orang tua.
“Yang kami minta adalah ruang dan kewenangan. Supaya kami bisa bergerak lebih cepat, lebih dekat dengan rakyat,” tegasnya. (syl)
