Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang 1: Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2022

rapat

MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM, mewakili Bupati Malinau, menghadiri rapat di Ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Malinau, (10/4/2023).

Rapat tersebut bertujuan untuk mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi terkait Nota Pengantar Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ-KDH) Tahun Anggaran 2022.

Bacaan Lainnya

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, memimpin rapat tersebut bersama Wakil Ketua 1, Bilung Ajang, dan Wakil Ketua 2, Yohana Liu. Setiap fraksi secara bergantian menyampaikan pandangannya.

Fraksi Partai Demokrat, yang diwakili oleh Marthen Markus, menyatakan setuju untuk membahas LKPJ tersebut di internal dewan dengan beberapa catatan.

“Kami dari fraksi Partai Demokrat menyatakan setuju untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku.”Ujar Marthen Markus.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, dr. Viktor Imanual Wairisal, setelah menyampaikan sejumlah catatan terkait LKPJ kepala daerah, juga menyatakan setuju untuk membahasnya.

Selanjutnya, Fraksi Nasdem yang diwakili oleh Ferdinandus Gena, juga mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan berharap agar Pemkab Malinau dapat meningkatkan akses telekomunikasi.

“Kami berharap Pemkab Malinau dapat meningkatkan jaringan telekomunikasi, karena masih ada beberapa titik lokasi yang tidak bisa diakses jaringan telekomunikasi.”Ujar Ferdinandus Gena.

Fraksi Golkar yang diwakili oleh Pdt Robinson Tadem, juga menyampaikan sejumlah catatan terkait program kerja pemerintah daerah dalam LKPJ bupati. Pdt Robinson Tadem menyatakan, “LKPJ bupati ini merupakan cerminan dari semua program dan janji politik kepala daerah kepada masyarakat.”

Fraksi Pelangi Nusantara, yang diwakili oleh Kus Fajar Rimawan, menganggap catatan mereka sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rekomendasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Apa yang kami sampaikan sebagai catatan ini, juga bagian dari rekomendasi Fraksi Pelangi Nusantara yang terpisahkan dari LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 itu.”Ungkap Kus Fajar Rimawan.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, menegaskan bahwa meskipun terdapat banyak catatan, semua fraksi di DPRD Malinau setuju untuk membahas LKPJ bupati tahun 2022.

“Setelah mendengarkan penyampaian pandangan umum dari 5 fraksi yang ada di DPRD Malinau, dapat disimpulkan bahwa semua menyatakan setuju untuk dibahas secara internal di dewan guna merumuskan rekomendasi dari LKPJ tersebut,” tegas Ketua DPRD Malinau. (md)

Pos terkait