Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Di tengah isu nasional mengenai penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memicu kekhawatiran pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di berbagai wilayah, Pemerintah Kabupaten Malinau memastikan bahwa TPP bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) akan tetap aman dan tidak mengalami penurunan.
Penegasan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Malinau, Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., M.M., M.H., saat memimpin apel gabungan Korpri di halaman Kantor Bupati Malinau pada Senin (17/11/2025).
Dr. Ernes Silvanus mengakui bahwa opsi termudah untuk mengatasi kendala anggaran adalah dengan memotong TPP.
Namun, Pemkab Malinau memilih strategi yang lebih cermat dan berorientasi pada kesejahteraan pegawai, yaitu melalui efisiensi belanja operasional dan penyesuaian sistem.
“TPP ini dirasakan banyak orang. Kami sudah hitung, kami sudah simulasikan. TPP tetap tidak berubah. Yang ada hanya penyesuaian sistem untuk mengamankan kebijakan ini,” tegas Sekda di hadapan peserta apel.
Menurutnya, penyesuaian ini dilakukan setelah pemerintah daerah melakukan perhitungan dan pengumpulan data belanja selama lima tahun terakhir.
Data yang dicermati meliputi pos-pos seperti perjalanan dinas, belanja makan minum, alat tulis kantor (ATK), hingga biaya bahan bakar minyak (BBM).
“Kebijakan ini kalau mau gampang, ya potong saja TPP. Itu mudah. Tapi itu bukan pilihan kita,” tambahnya.
Sekda mengungkapkan bahwa sinyal mengenai penyesuaian sistem ini sudah disampaikan kepada para sekretaris dinas.
Perubahan yang dilakukan, menurutnya, semata-mata untuk melindungi kebijakan TPP agar tidak berdampak pada besaran yang diterima ASN, demi menjaga moral dan kinerja pegawai.
Komitmen untuk menjaga stabilitas TPP ini bahkan memiliki target jangka panjang. Sekda berharap kebijakan ini dapat dipertahankan di tengah tantangan ekonomi nasional.
“Harapan saya Pak Bupati menyetujui. Kita harus bertahan paling tidak sampai 2027 agar tetap stabil,” ujar Sekda.
Ia juga mengingatkan bahwa penurunan TPP di Malinau pernah terjadi pada tahun 2015 saat APBD mengalami penurunan drastis.
Ia berharap kondisi tersebut tidak terulang, mengingat pentingnya TPP bagi kehidupan pegawai.
Oleh karena itu, Dr. Ernes Silvanus mengajak seluruh ASN untuk terus mendukung upaya Pemkab Malinau dalam menjaga stabilitas anggaran dan keberlanjutan kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh pegawai dan keluarga mereka.
