Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menguat setelah adanya minat investasi besar dari pihak swasta.
Hal ini terungkap dalam audiensi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan PT Indonesia Transit Synergy (INTRA) yang digelar di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, bersama sejumlah kepala daerah dan pejabat terkait, termasuk Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait pembahasan minat investasi pengembangan jalur kereta api lintas Kaltara.
Direktur Utama PT INTRA, Rully Noviandar, memaparkan rencana pembangunan jaringan kereta api dengan nilai investasi mencapai Rp20 hingga Rp25 triliun. Seluruh pembiayaan proyek tersebut akan ditanggung oleh investor tanpa menggunakan anggaran pemerintah.
Selain itu, proyek ini juga diproyeksikan mampu membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal serta meningkatkan konektivitas antarwilayah, bahkan hingga ke negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, serta terhubung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltara menyambut baik rencana tersebut dan menilai proyek ini memiliki dampak strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya bersyukur PT INTRA akan berinvestasi membangun jaringan kereta api di Kaltara. Mudah-mudahan akan berdampak positif bagi masyarakat Kaltara pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” ujar Zainal.
Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria, menilai rencana pembangunan kereta api ini menjadi momentum penting dalam menjawab keterbatasan akses transportasi di wilayah perbatasan seperti Malinau.
“Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk membuka keterisolasian wilayah, khususnya di Malinau dan kawasan perbatasan. Jika terwujud, kehadiran kereta api akan sangat membantu distribusi barang, mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ungkap Jakaria.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Malinau siap mendukung setiap tahapan pengembangan, sepanjang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami tentu mendukung investasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Harapannya, proyek ini dapat dikawal bersama agar benar-benar terealisasi dan berkelanjutan,” tambahnya.
Diketahui, rencana pembangunan kereta api di Kaltara sebenarnya telah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030 sejak tahun 2015. Dokumen tersebut bahkan telah melalui tahap Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED), dan saat ini tengah diperbarui oleh pemerintah provinsi.
Pemerintah Provinsi Kaltara juga tengah menyiapkan kajian hukum untuk draft kerja sama, sekaligus membuka peluang penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang direncanakan akan dilakukan di Tanjung Selor.
Audiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa mimpi menghadirkan kereta api di Bumi Benuanta tidak lagi sekadar wacana, melainkan mulai bergerak menuju realisasi nyata melalui kolaborasi antara pemerintah dan investor.
