MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Pemerintah Kabupaten Malinau mengajukan 18 usulan program Listrik Perdesaan (Lisdes) untuk 2027 guna memenuhi kebutuhan listrik di sejumlah wilayah pedalaman dan perbatasan yang masih menghadapi kendala jaringan serta pasokan bahan bakar minyak (BBM).
Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., yang mewakili Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., dalam rapat sinkronisasi Program Lisdes 2026–2029 di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Kaltara, Tanjung Selor, Kamis (17/9/2026).
Jakaria mengatakan, kondisi kelistrikan Malinau belum sepenuhnya dapat dilihat dari angka cakupan listrik. Di wilayah pedalaman dan perbatasan, sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan waktu nyala listrik dan persoalan pasokan BBM untuk pembangkit.
“Ya kalau tadi dikatakan 95% sudah masuk, ya kami katakan ‘iya’, tapi kami katakan juga ‘belum sepenuhnya’,” kata Jakaria.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan kondisi geografis Malinau yang luas dan jarak jaringan listrik yang jauh. Di sejumlah wilayah pedalaman, listrik belum dapat menyala selama 24 jam seperti di kawasan perkotaan.
Kondisi serupa terjadi di wilayah perbatasan. Jakaria mengatakan pasokan BBM menjadi salah satu kendala karena sebagian kebutuhan selama ini diperoleh dari Sarawak, Malaysia, sementara akses lintas batas disebut sedang mengalami kendala.
Ketika pasokan BBM tidak tersedia, kata Jakaria, operasional pembangkit di sejumlah wilayah ikut terdampak. Jika harus dikirim dari Malinau melalui jalur darat, distribusi BBM membutuhkan perjalanan panjang melalui wilayah Kalimantan Timur.
“Kalau harus dikirim dari Malinau, ini harus lewat udara atau harus melintas lewat Kalimantan Timur, lewat Samarinda, Long Bangun, Mahakam Ulu, langsung masuk ke perbatasan Sungai Boh,” ujarnya.
Jakaria menyebut kondisi geografis tersebut membuat biaya distribusi BBM sangat tinggi. Untuk wilayah yang harus dilayani melalui jalur udara, harga BBM disebut dapat mencapai Rp40.000 per liter.
Karena itu, 18 usulan yang diajukan Pemkab Malinau untuk 2027 mencakup pembangunan jaringan listrik ke wilayah yang belum teraliri. Pemerintah daerah juga telah melakukan upaya menambah mesin penggerak untuk membantu mencukupi kebutuhan daya di sejumlah wilayah.
Jakaria berharap program Lisdes dapat membantu menjangkau wilayah yang penduduknya relatif sedikit, tetapi membutuhkan akses listrik karena berada di kawasan pedalaman dan perbatasan.
“Ya mungkin melalui listrik masuk desa ini mungkin nanti bisa membantu kami, termasuk membantu pihak PLN yang ada di Kabupaten Malinau,” katanya.
Ia mengatakan kebutuhan tersebut terutama menghadapi kendala jaringan yang jauh karena kondisi wilayah Malinau. Pemkab Malinau akan terus mengikuti pembahasan program tersebut agar kebutuhan listrik masyarakat di pedalaman dan perbatasan dapat terpenuhi.
