Penulis : Medry | Editor : Evandry
MALINAU, PIJARMALINAU.COM – Kabupaten Malinau mencatat sejarah sebagai tuan rumah pertama pelaksanaan Penataran Nasional Wasit dan Juri karate tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan ini digelar selama tiga hari, mulai 8 hingga 10 Januari 2026, sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang.
Penataran ini diikuti oleh 21 wasit dan juri karate dari lima kabupaten/kota se-Kalimantan Utara. Peserta berasal dari Kabupaten Malinau dan Kota Tarakan masing-masing tujuh orang, Kabupaten Nunukan dua orang, Kabupaten Tana Tidung dua orang, serta Kabupaten Bulungan tiga orang. Seluruh peserta mengikuti penataran dengan target peningkatan lisensi ke Grade B.
Sebagai instruktur utama, Pengurus Besar FORKI menghadirkan Wakil Ketua I Dewan Wasit PB FORKI, Donal P.L. Kolopita, S.Sn., yang juga merupakan wasit internasional dengan lisensi WKF Referee A, lisensi tertinggi yang dikeluarkan oleh World Karate Federation (WKF).
Donal menegaskan bahwa penataran ini memiliki peran penting dalam menyiapkan perangkat pertandingan yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi, khususnya menjelang pelaksanaan Porprov II Kaltara 2026.
“Penataran ini sangat penting sebagai bekal menghadapi Porprov II Kalimantan Utara. FORKI mengikuti sistem dan peraturan World Karate Federation yang setiap tahun terus mengalami penyempurnaan. Karena itu, wasit dan juri wajib memahami regulasi terbaru,” ujar Donal.
Ia menjelaskan, materi penataran tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi juga dikemas melalui diskusi interaktif serta praktik langsung untuk memperkuat pemahaman peserta terhadap dinamika pertandingan.
“Penataran ini dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama teori dan diskusi, kemudian praktik tanpa atlet, dan terakhir praktik dengan atlet untuk mensimulasikan kondisi pertandingan yang sesungguhnya,” jelasnya.
Menurut Donal, selain penguasaan aturan pertandingan, aspek etika dan netralitas wasit menjadi perhatian utama dalam penataran ini. Hal tersebut dinilai krusial, terutama pada ajang multievent seperti Porprov, yang melibatkan banyak daerah dan perguruan.
“Wasit harus benar-benar netral dan objektif. Tidak diperkenankan memimpin pertandingan yang melibatkan daerah atau perguruannya sendiri. Ini bagian dari menjaga sportivitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Dalam penataran ini, peserta juga diperkenalkan dengan penerapan sistem video review (VR) yang mulai digunakan dalam pertandingan karate modern. Sistem tersebut memungkinkan pelatih mengajukan protes yang kemudian ditinjau ulang melalui rekaman video dalam waktu tertentu.
“Video review bertujuan memastikan keputusan wasit tetap akurat dan adil. Ini juga menjadi bagian dari perkembangan teknologi dalam dunia perwasitan karate,” tambah Donal. (md)
