Malinau,PIJARMALINAU.COM– Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H., secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, dalam sebuah kegiatan yang digelar di ruang Laga Feratu, Senin pagi (20/01/2025).
Penyerahan DPA ini menandai dimulainya pelaksanaan program-program kerja OPD di tahun 2025, sekaligus menjadi momen evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun sebelumnya.
Dalam arahannya, Bupati Wempi mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah yang telah melaksanakan kegiatan tahun 2024 secara efektif dan akuntabel.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah merealisasikan DPA tahun 2024 dengan baik, cermat, efisien, dan penuh tanggung jawab. Hasilnya sudah bisa kita rasakan bersama saat ini,” ujar Bupati.
Namun, Wempi juga menyoroti sejumlah OPD yang belum menunjukkan kinerja optimal. Ia meminta agar segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kendala yang dihadapi.
“Silakan ditelusuri, apakah karena persoalan teknis, regulasi yang berubah, atau hal-hal manajerial yang perlu penyesuaian. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan tahun 2025 berjalan lebih maksimal,” tegasnya.
Bupati juga menekankan agar setiap OPD segera mengomunikasikan isi DPA kepada internal masing-masing, termasuk menetapkan calon Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang akan bertanggung jawab terhadap implementasi program.
Lebih jauh, Wempi mengingatkan pentingnya sinergi antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi. Ia mencontohkan program pemberian makanan bergizi gratis sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan yang berkelanjutan.
“Kita tidak hanya bicara soal mekanisme makan anak-anak di sekolah, tapi harus bicara soal ketahanan pangan secara utuh. Telur, sayur, ayam, lauk—semua itu harus disiapkan dari hulunya. Ketahanan pangan inilah yang jadi fondasi dari program-program bergizi yang kita rancang,” jelas Wempi.
Dengan diserahkannya DPA 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Malinau berharap seluruh program prioritas daerah dapat segera dijalankan secara efektif, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
